Yogyakarta, Updatemerapi.com. Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya memperkuat kualitas demokrasi dengan melibatkan generasi muda. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui Pemilihan Duta Demokrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026, yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta.
Program ini bertujuan mendorong partisipasi politik anak muda sekaligus menyiapkan kader-kader demokrasi yang mampu menjadi agen edukasi dan perubahan di lingkungan masing-masing.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Poldagri Ormas) Bakesbangpol Kota Yogyakarta, Polana Setiya Hati, mengatakan bahwa generasi muda memegang peranan strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi.
“Generasi muda ini jumlahnya besar dan sangat menentukan arah demokrasi ke depan. Tetapi realitasnya, masih banyak yang belum terlibat aktif, termasuk dalam menggunakan hak pilih. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah,” ujar Polana. Rabu (28/1/2026).
Polana menjelaskan, berdasarkan data kependudukan Kota Yogyakarta tahun 2024, sebanyak 44,5 persen penduduk Kota Yogyakarta berada pada rentang usia 15–40 tahun.
Namun, hasil kajian Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Bakesbangpol menunjukkan bahwa partisipasi politik generasi muda pada Pilkada 2024 masih tergolong rendah.
Untuk merespons kondisi tersebut, ia menghadirkan Duta Demokrasi 2026 dengan konsep baru yang lebih komprehensif dan inklusif.
“Tahun ini, Duta Demokrasi dibagi menjadi dua unsur utama, yakni Unsur Wilayah (Kewilayahan) dan Unsur Sekolah,” ucapnya.
“Unsur Wilayah akan diisi oleh pemuda-pemudi dari 14 kemantren di Kota Yogyakarta melalui proses seleksi terbuka, dengan target 16 Duta Demokrasi. Sementara Unsur Sekolah diwakili oleh pengurus Forum Komunikasi Pengurus OSIS (FKPO) dari 15 SMA/SMK sederajat di Kota Yogyakarta,” tambahnya.
Melalui skema ini, pihaknya berharap edukasi demokrasi tidak hanya menjangkau komunitas masyarakat, tetapi juga masuk langsung ke lingkungan sekolah sebagai ruang pembentukan karakter generasi muda.
“Kami tidak ingin Duta Demokrasi hanya menjadi simbol seremonial. Mereka harus mampu berperan sebagai edukator demokrasi, motivator partisipasi politik, mediator aspirasi masyarakat, sekaligus agen anti-hoaks,” tegas Polana.
Dalam pelaksanaan program ini, Bakesbangpol Kota Yogyakarta juga menggandeng berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap isu demokrasi dan inklusi, mulai dari organisasi kepemudaan, komunitas advokasi, hingga lembaga disabilitas.
Kolaborasi lintas sektor tersebut bertujuan memperluas literasi demokrasi agar nilai-nilai demokrasi dapat dipahami dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkot Yogyakarta dalam membangun demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.
Pendaftaran Duta Demokrasi Unsur Wilayah telah dibuka sejak 19 Januari 2025 dan akan ditutup pada 3 Februari 2026. Peserta yang dapat mendaftar adalah warga yang berdomisili, bersekolah, atau berkuliah di Kota Yogyakarta, berusia 17–40 tahun, serta memiliki pengalaman dalam organisasi sosial kemasyarakatan.
Proses seleksi dilakukan secara daring melalui pengisian formulir, pengunggahan CV, penulisan esai, serta pencantuman akun media sosial sebagai bagian dari verifikasi rekam jejak digital.
Esai bertema “Kontribusiku untuk Demokrasi Kota Yogyakarta” menjadi salah satu aspek penilaian utama dalam seleksi awal peserta.
Dari seluruh pendaftar, Bakesbangpol Kota Yogyakarta akan menyeleksi maksimal 32 peserta untuk mengikuti tahap wawancara mendalam. Selanjutnya, para Duta Demokrasi terpilih dijadwalkan akan dikukuhkan pada 13 Februari 2026 di Balai Kota Yogyakarta.
Meski bersifat relawan dan tidak menerima honorarium, para Duta Demokrasi akan memperoleh berbagai bentuk penguatan kapasitas, mulai dari pendidikan politik, forum diskusi, hingga pelibatan sebagai narasumber dalam kegiatan edukasi demokrasi di sekolah dan masyarakat.
Menurut Polana, Program Duta Demokrasi merupakan bentuk investasi sosial jangka panjang bagi Kota Yogyakarta.
“Harapannya, nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, kejujuran, serta anti-kekerasan bisa tertanam kuat dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi muda,” kata Polana.
Penulis : Len
