Gunungkidul, Updatemataram.com — Musrenbang Kapanewon Wonosari 2027 menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan warga untuk membedah persoalan riil pembangunan. Dalam forum ini, Pemkab Gunungkidul memastikan arah kebijakan yang lebih tepat sasaran, dengan fokus utama pada perbaikan infrastruktur dan penanganan persoalan sosial.
Tak sekadar formalitas tahunan, Musrenbang dimanfaatkan sebagai momentum “belanja masalah” agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kapanewon Wonosari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Kegiatan ini berlangsung di Balai Kalurahan Gari, Rabu (21/1/2026).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan kehadirannya bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukan sekadar seremonial, melainkan untuk menyerap persoalan langsung dari wilayah.
“Tahun anggaran mendatang, Kapanewon Wonosari akan mendapatkan alokasi dana infrastruktur sebesar Rp13 miliar,” ujar Endah.
Dana tersebut akan difokuskan untuk rehabilitasi sejumlah ruas jalan kabupaten, antara lain Karangtengah–Bejiharjo dan Jeruksari–Tawangsari. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan drainase serta perbaikan 30 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp600 juta.
Namun demikian, Panewu Wonosari, Dwi Windarsih, menyampaikan aspirasi terkait kecilnya Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon (PIW-K) Wonosari yang hanya sebesar Rp1,1 miliar. Ia menilai angka tersebut belum sebanding dengan beban wilayah Wonosari sebagai ibu kota kabupaten yang memiliki 14 kalurahan.
“Jika dilihat dari rasio per kalurahan, pagu Wonosari masih kalah dibandingkan kapanewon lain seperti Playen atau Semanu,” kata Dwi.
Ia juga menyoroti kerusakan jalan kalurahan yang cukup signifikan, dengan total panjang mencapai 30.877 meter dalam kondisi rusak berat. Untuk itu, pihaknya berharap adanya kebijakan tambahan melalui pagu indikatif sektoral (PIS).
Selain infrastruktur, Musrenbang juga menyoroti persoalan sosial. Berdasarkan paparan Panewu, tercatat 115 anak usia 7–18 tahun di Wonosari tidak bersekolah, dengan jumlah terbanyak berada di Kalurahan Karangtengah. Sementara prevalensi stunting tercatat sebesar 13,39 persen, dengan Kalurahan Pulutan menjadi wilayah dengan angka tertinggi mencapai 19,28 persen.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Endah menekankan pentingnya penanganan berbasis data by name by address agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
“Pemerintah berkomitmen menggandeng Baznas dan program CSR untuk intervensi cepat, terutama bagi warga miskin ekstrem yang membutuhkan bedah rumah namun tidak memiliki kemampuan swadaya,” tegasnya.
Sejalan dengan program strategis nasional, seluruh 14 kalurahan di Kapanewon Wonosari juga telah mulai mengalokasikan penyertaan modal untuk program ketahanan pangan melalui BUMDes atau Bumkal. Beragam usaha dikembangkan, mulai dari ternak kambing, ayam petelur, hingga budidaya cabai dan bawang merah.
Dalam sidang pleno kelompok, Musrenbang juga menetapkan Kalurahan Selang sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Penetapan ini seiring persiapan Selang untuk mewakili Kapanewon Wonosari dalam Lomba Perkembangan Kalurahan tingkat kabupaten. Fokus pembangunan akan diarahkan pada infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sosial budaya.
Musrenbang ditutup dengan harapan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, dan seluruh pemangku kepentingan mampu mendorong Wonosari menjadi wilayah yang semakin maju dan sejahtera.
sumber: Gunungkidulkab.go.id













