Sleman, Updatemerapi.com – Polda DIY bersama para pemangku kepentingan menggelar diskusi panel bertema penguatan keamanan, higienitas, dan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (12/2). Forum ini menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk memastikan program berjalan aman dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Diskusi menghadirkan Irwasda Polda DIY Kombes Pol I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, Kepala Dinas Kesehatan DIY dr. Gregorius Anung Trihadi, serta Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Region DIY Harosno Budi Waluyo.
Irwasda Polda DIY menegaskan, forum ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Yogyakarta.
Foto: Istimewa
Menurutnya, MBG merupakan program strategis pemerintah yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Namun sebagai model baru, evaluasi dan penyempurnaan tetap diperlukan, terutama dalam aspek keamanan pangan dan distribusi.
Ia mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap potensi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan. Perbaikan berkelanjutan dan konsisten dinilai menjadi kunci agar program tetap dipercaya masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DIY menekankan bahwa Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi syarat utama keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Koordinasi terus dilakukan dengan dinas kesehatan kabupaten/kota karena kewenangan penerbitan SLHS berada di pemerintah daerah setempat.
Data menunjukkan, pada 2025 terdapat 23 kasus kecurigaan keracunan makanan. Namun setelah semakin banyak SPPG memenuhi standar SLHS, angka tersebut turun drastis menjadi tiga kasus pada tahun ini. Penurunan itu menunjukkan penerapan SOP dan standar higiene sanitasi berdampak signifikan terhadap keamanan pangan.
Selain itu, tantangan baru juga muncul, mulai dari pemahaman sistem OSS hingga kewajiban sertifikasi penjamah makanan. Sertifikasi tersebut difasilitasi Kementerian Kesehatan melalui sistem pembelajaran daring. Para penjamah makanan disebut sebagai garda terdepan yang menentukan kualitas dan keamanan sajian bagi penerima manfaat.
Foto: Istimewa
Kepala KPPG Region DIY mengapresiasi terselenggaranya diskusi panel tersebut. Ia menyebut koordinasi presisi antarinstansi penting untuk menjamin hak anak atas pemenuhan gizi yang aman dan berkualitas.
Saat ini terdapat 385 SPPG siap beroperasi di DIY, dengan 323 unit yang sudah aktif. Setiap SPPG melayani maksimal 3.000 penerima manfaat. Ke depan, jumlah unit akan terus bertambah agar beban layanan lebih merata, sehingga proses produksi hingga distribusi makanan semakin terkendali dan risiko keamanan pangan dapat ditekan.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan memperkuat fondasi Program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta, sekaligus memastikan generasi muda tumbuh sehat menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
