Menu

Dark Mode
Nuzulul Quran dan Cara Orang Jawa Memaknai Wahyu dalam Kehidupan Data dan Ajaran Moral dalam Manuskrip Jawa Tentang Perang Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan? Ini Mekanisme dan Penjelasan Resmi Mobil Pajak Keliling PBB Hadir di Singosaren, Warga Imogiri Kini Bayar Pajak Lebih Mudah Kolaborasi Presisi Polda DIY Perkuat Keamanan dan Higienitas Program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta Rakerda HILLSI DIY 2026 Digelar di Sleman, Siapkan Portal Data Center untuk Dongkrak Kualitas SDM

Berita Unggulan

Bupati Purwakarta Serukan Revolusi Kesadaran Lingkungan Usai Bencana Sumbar

badge-check


					Bupati Purwakarta serukan revolusi kesadaran lingkungan usai bencana Sumbar, dorong reboisasi wajib dan pembangunan berwawasan ekologis. Foto: infopublik.id Perbesar

Bupati Purwakarta serukan revolusi kesadaran lingkungan usai bencana Sumbar, dorong reboisasi wajib dan pembangunan berwawasan ekologis. Foto: infopublik.id

Purwakarta, updatemerapi.com — Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menyerukan “revolusi kesadaran lingkungan” usai melihat dampak besar banjir dan longsor yang melanda Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) awal Desember lalu. Menurutnya, bencana tersebut menjadi pengingat bahwa kerusakan alam dapat berimbas langsung pada keselamatan warga dan keberlanjutan pembangunan.

Pernyataan itu disampaikan Saepul saat ditemui di Hotel Santika, Kota Padang, Jumat (5/12/2025). Ia menegaskan bahwa bencana tidak muncul begitu saja, melainkan sering kali dipicu tindakan manusia yang mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Mulailah kita menjaga lingkungan. Kita harus sadar bahwa bencana alam tidak terjadi begitu saja, tetapi dapat muncul akibat kelalaian kita sendiri,” ujar Saepul.

Ia menyoroti pembangunan yang kerap tidak mempertimbangkan aspek ekologis. Di daerah pegunungan, penebangan pohon dilakukan tanpa penanaman kembali. Sementara di kota, pembangunan permukiman dan jalan tidak diimbangi dengan drainase yang memadai sehingga air kehilangan jalurnya.

“Yang di kampung menebang pohon tetapi lupa menanam. Yang di kota membuat jalan untuk manusia, tetapi lupa membuat jalan untuk air,” katanya.

Untuk mencegah kerusakan lebih jauh, Saepul mengusulkan penerapan aturan yang lebih ketat terkait tata kelola lingkungan. Salah satunya adalah kebijakan reboisasi wajib: setiap satu pohon yang ditebang harus diganti dengan penanaman 10 pohon baru. Namun ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tetap harus selektif.

“Tidak semua wilayah boleh ditebang. Lereng dan daerah rawan longsor harus dilindungi,” ujarnya.

Menurut Saepul, persoalan utama sebenarnya bukan kurangnya regulasi, melainkan rendahnya kesadaran dan kedisiplinan dalam menjalankan aturan tersebut. Ia menilai pemerintah sudah memiliki banyak kebijakan yang baik, tetapi implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten.

“Kebijakannya sudah banyak. Yang kurang itu kesadaran kita,” tegasnya.

Saepul berharap momentum ini dapat memperkuat komitmen kolektif untuk menjaga lingkungan. Ia menekankan bahwa mitigasi bencana harus dimulai dari perubahan perilaku individu, sementara pemerintah menyediakan aturan dan pendampingan.

“Kalau kita terus menebang tanpa berpikir, longsor akan selalu menanti. Kalau kita membangun tanpa memikirkan jalur air, banjir akan datang,” pungkasnya.

Read More

Nuzulul Quran dan Cara Orang Jawa Memaknai Wahyu dalam Kehidupan

8 March 2026 - 02:35 WIB

Data dan Ajaran Moral dalam Manuskrip Jawa Tentang Perang

7 March 2026 - 09:53 WIB

Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan? Ini Mekanisme dan Penjelasan Resmi

6 March 2026 - 06:36 WIB

Dari Rekan Bisnis Jadi Tersangka, Duduk Perkara Sengketa Merek HMI

25 February 2026 - 12:57 WIB

Sambut Ramadhan 1447 H, PRIMA DMI Kota Yogyakarta dan BAZNAS Gelar Bootcamp Dakwah Digital

16 February 2026 - 03:34 WIB

Trending on Berita Unggulan